Semarang Baru: Agenda Masa Depan Kota Kita

By November 6, 2015 No Comments
Opini

Catatan Perjalanan dari APUF6, 19-21 Oktober 2015, Fairmont, Jakarta

Oleh: Jawoto Sih Setyono (@jsetyono)

“Bismilllahirrahmanirrahim, assalamualaikum…. Ladies and gentlemen we are very pleased to be here….”

Salam pembukaan agak asing dalam sebuah forum internasional semacam APUF6 ini dilantunkan oleh seorang pria plontos klimis yang mewakili Pemerintah Afghanistan. Pidato itu menutup rentetan presentasi sebelumnya sebagai bagian dari launching laporan berjudul “The State of Afghanistan Cities.” Buku ini menarik tidak saja karena berlabel “Afghanistan”, tetapi juga karena juga ada kata “cities” dalam judulnya itu. Terbayang setengah samar setengah jelas kota-kota bernama Kandahar, Kunduz, dan tentu saja Kabul yang sering ditayangkan CNN dan Aljazeera. Bukan bayangan tentang bagaimana sebuah konflik rumit terjadi di sana, tetapi sebuah pertanyaan: apa gunanya membuat profil kota dan perkotaan dalam situasi chaos yang ending-nya bisa saja menghapus kota-kota itu dari peta Afghanistan beberapa tahun mendatang?

Foto: 100Resilientcities.org

Foto: 100Resilientcities.org

Afghanistan adalah bagian dari Asia Pasifik, sebagaimana Indonesia. Asia Pasifik adalah ruang hidup bagi 55% penduduk kota dunia. Dengan tren urbanisasi yang terus meningkat, diperkirakan pada 2020 tidak kurang dari 70% populasi Asia Pasifik adalah para urbanist. Fakta ini menjadi daya tarik tidak saja dari sisi akademis tetapi juga pada tataran praktis kebijakan pembangunan. Pertanyaan pentingnya bukan pada sampai kapan kecenderungan itu akan terus berjalan, melainkan lebih kepada apa yang akan terjadi sebagai konsekuensi dari kecenderungan itu. “Changing urban conditions and emerging urban challenges are no longer limited by administrative and political boundaries. Definitions of cities and categories such as urban, peri-urban or even rural/non-urban no longer fully apply. In some respects the city has been ‘un-bounded’, and defies simple geographical definitions.” (APUF6 Background Paper, 2015: hal. 4).

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Afghanistan mungkin didasari oleh pemikiran tersebut juga. Jika kota-kota di Afghanistan yang penuh dengan konflik dan peperangan berkepanjangan saja mulai memikirkan bagaimana “nasib” kota-kota mereka di masa depan, bagaimana dengan kota kita Semarang yang sering disebut sebagai kota “aman” dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa khususnya dan Indonesia umumnya? Apakah label “aman” tersebut justru telah menjadi pendorong munculnya cara memandang kota secara business as usual sebagaimana yang terjadi sampai dengan saat ini di kota kita?

Catatan ini mencoba menyampaikan beberapa pelajaran penting yang bisa diambil oleh Semarang sebagai antisipasi dari perkembangan kota di masa yang akan datang. Pelajaran ini disarikan dari apa yang terdengar dan terlihat selama berlangsungnya kegiatan APUF6 di Jakarta itu. Tema-tema yang diangkat dalam catatan ini adalah hal-hal yang dianggap penting untuk Semarang agar bisa keluar dari “inbox thinking orthodoxy” yang selama ini ada.

Catatan #1: dari limbah menjadi sumberdaya

Dalam wacana ilmiah manajemen persampahan dan manajemen lingkungan secara umum dikenal istilah atau konsep “ujung pipa” (end-of-pipe). Ini adalah gambaran sebuah kondisi di mana permasalahan atau solusi selalu dilihat dari ujung akhirnya, dari akibanya; bukan dari hulunya atau akarnya. Pada kasus sampah, pendekatan ujung pipa ini mulai menimbulkan banyak masalah, tidak saja teknis tetapi juga ekonomi dan sosial. Kasus Bantargebang menjadi contoh terkini. Sebelumnya ada kasus di Bandung dan Surabaya. Pengelolaan sampah dengan pendekatan ujung pipa ini adalah bom waktu yang suatu saat akan mampu mengubah sistem kota secara keseluruhan.

Menyebut pengelolaan sampah Semarang kita pasti akan teringat Jatibarang. Sebesar-sebesarnya Jatibarang, dia akan mencapai satu titik ketika ruang itu tidak akan mampu menampung kenaikan jumlah timbulan sampah masa yang akan datang. Sangat mungkin perkembangan timbulan sampah akan berkembang tidak lagi secara linier tetapi eksponensial, sesuai dengan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Semarang. Jika pendekatan ujung pipa yang akan tetap digunakan, maka “Jatibarang Baru” akan diupayakan di tempat lain. Demikian dan seterusnya sampai tidak ada tempat yang bisa digunakan, seperti yang terjadi di Jakarta dan Surabaya.

Waste Concern, sebuah organisasi nonpemerintah berbasis di Bangladesh menawarkan beberapa bentuk pengelolaan sampah untuk mengurangi solusi ujung pipa. Beberapa model dikembangkan dan diaplikasikan di banyak kota di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Inti dari pendekatan baru dari pengelolaan sampah perkotaan ada dua, yaitu mengurangi di sumbernya, dan mengubah sampah menjadi sumberdaya yang bernilai ekonomis ketika sampah sudah ditimbulkan. Model yang dikembangkan berbeda antara satu kota dengan kota lainnya. Meskipun demikian, ada kesamaan dari beragam model tersebut, yakni:

  1. Upaya yang dilakukan semuanya mengarah pada pengurangan pembuangan (disposal). Pengurangan pembuangan ini bisa dilakukan pada kelompok kecil di masyarakat maupun pada skala rumah tangga.
  2. Mengubah sampah yang tidak bernilai menjadi komoditas yang secara ekonomi bermanfaat.
  3. Upaya tersebut membutuhkan kerjasama di antara berbagai komponen kota, tidak saja pada level komunitas melainkan juga pada level kota.

Kondisi pengelolaan sampah terkini di Kota Semarang sebagian besar sangat bersifat individual. Proses yang lazim terjadi adalah rumah tangga menyerahkan transfer sampah rumah tangganya ke tempat penampungan sementara (TPS) melalui mekanisme pasar murni. Dalam mekanisme pasar ini, rumah tangga hanya perlu membayar pelayanan yang diperoleh tanpa tahu akan seperti apa akhir dari perjalanan sampahnya tersebut. Kebutuhan masyarakat terhadap kebersihan diperoleh karena membayar secara individual, seperti pemenuhan terhadap kebutuhan individu lain.

Cara ini berujung pada pembuangan di Jatibarang, yang menjadi beban pemerintah kota. Sampai kapan pemerintah kota akan mampu mengelola sampah yang semakin meningkat setiap waktu? Perlu perubahan strategi dan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan jika bom waktu ini akan meledak di Semarang dalam waktu dekat. Beberapa contoh TPST yang sudah berjalan perlu direplikasi. Pola pengelolaan baru yang berbasis pada kelompok masyarakat perlu didorong.

Catatan #2: menemukan jati diri transportasi kota

Sandhyakalaning angkot; the end of angkot culture. Ini gambaran singkat tentang berkurangnya angkutan umum pada kota-kota di Indonesia, mungkin juga di banyak kota lain di negara berkembang. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi di berbagai tempat semakin menenggelamkan peran angkutan umum dalam sistem mobilitas penduduk, khususnya di kawasan perkotaan. Dengan berbagai kemudahan skema kepemilikan kendaraan pribadi yang ditawarkan oleh pasar, masyakarat seolah tidak punya pilihan lain di luar kendaraan pribadi itu. Pada sisi lain, moda angkutan umum telah gagal menawarkan alternatif mobilitas yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Hanya kelompok yang terpaksa (captive) sajalah yang pada saat ini masih menggunakan angkutan umum, khususnya di kawasan perkotaan.

Tren ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dalam sistem mobilitas perkotaan memunculkan kekhawatiran besar. Tidak saja ini akan semakin mendorong terjadinya bottleneck dalam sistem mobilitas perkotaan, terdapat ancaman peningkatan emisi karbon yang diakibatkan penggunaan bahan bakar kendaraan pribadi itu. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan berdampak pada sistem dan kinerja perekonomian, selain adanya degradasi kualitas lingkungan. Pada akhirnya, jika fenomena ini terus berlanjut, sistem kota secara keseluruhan akan tidak mampu bekerja, bahkan dalam kondisi minimumnya sekalipun.

Untuk mengatasi hal tersebut, kota-kota perlu berubah dengan mengadopsi ASI dalam pengelolaan sistem pergerakan kotanya. ASI adalah singkatan dari Avoid (hindari), Shift (ubah), dan Improve (perbaiki). Dalam kasanah transportasi perkotaan, ASI dianggap sebagai prinsip dasar yang harus diadopsi menuju sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Apa yang harus dihindari, diubah, dan diperbaiki?

Pertama, mengindari kebutuhan melakukan perjalanan (avoid to travel). Apa bisa? Bisa saja jika ada pengaturan tata ruang yang bagus dan cerdas sehingga perjalanan bisa diminimumkan. Kedua, mengubah pemilihan moda perjalanan dengan penggunakan moda yang lebih berkelanjutan, seperti moda tak bermotor. Apa mungkin? Sangat mungkin jika prasarananya disediakan dengan baik. Ketiga, memperbaiki efisiensi kendaraan serta sistem transportasi secara keseluruhan. Caranya? Bisa dilakukan dengan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan tidak boros, seperti gas dan bio-fuels.

Pada tataran implementasi, tentu saja prinsip ASI ini perlu diterjemahkan dalam serangkaian strategi, kebijakan, dan program. Tidak hanya berhenti pada tingkat itu, harus ada perubahan dalam kelembagaan dan paradigma pengelolaan transportasi perkotaan. Raden Mirza dari GiZ yang membuka lapak dalam forum APUF6 menceritakan tentang kritik banyak lembaga nasional dan internasional mengenai kebijakan Kementerian Perhubungan yang seolah sedang melakukan BRT-sasi secara masif, sistematis dan terstruktur tanpa dibarengi dengan perubahan sistem secara integratif. Kebijakan ASI tidak bisa dilakukan secara ad-hoc dan project-based, melainkan melalui upaya-upaya yang melembaga menyangkut banyak hal.

Semarang bisa memetik pelajaran dari bagian ini dengan mencoba memikirkan kembali apakah langkah-langkah yang diambil sudah mengarah kepada sistem yang berkelanjutan. Jika belum, perlu apa upaya re-mapping pola strategi dan kebijakan pembangunan transportasi kota.

Catatan #3: merangkai sumberdaya untuk kota yang lebih berkapasitas

Air, energi, dan makanan (water, energy and foods). Seperti yang diceritakan dalam fiksi Avatar the Air Bender: air, api, angin dan tanah adalah kehidupan. Ketiadaan salah satu elemen di antara ketiganya (atau keempatnya untuk versi yang lebih panjang, karena energi adalah kombinasi di antara keempatnya, dan pangan ada karena unsur tanah dan air) menjadikan ketiadaan kehidupan. Tidak saja pada tataran individual, elemen-elemen tersebut penting dalam konteks ruang perkotaan. Perkotaan pada dasarnya adalah human settlement yang membutuhkan ketiga elemen pokok untuk bisa menjalankan fungsinya secara minimum.

Beberapa organisasi mencoba membuat kerangka kerja yang bisa mengintegrasikan elemen-elemen sumberdaya tersebut bagi keberlangsungan sebuah kota. Lahirlah konsep URBAN NEXUS (UN) yang dibidani oleh GiZ, ICLEI dan belakangan UN-ESCAP. Konsep UN ini adalah sebuah gagasan bagaimana pengelolaan sumberdaya kota seharusnya dilakukan secara integratif sebagai antisipasi tantangan yang muncul sebagai konsekuensi proses urbanisasi yang terus berlangsung.

Disebutkan dalam laporan lembaga tersebut bahwa UN adalah “an approach to the design of sustainable urban development solutions. The approach guides stakeholders to identify and pursue possible synergies between sectors, jurisdictions, and technical domains, so as to increase institutional performance, optimize resource management, and service quality”  (BMZ, 2014, hal. 6). Konsep UN bukan sekadar memberikan penekanan kepada fokus tertentu yang sifatnya sektoral, melainkan sebuah upaya kelembagaan yang memangkas banyak pembatas yang selama ini menjadi penghambat proses pembangunan. Dengan demikian, UN dalam pengertian luas adalah integrasi berbagai macam hal untuk menuju pembangunan kota yang berkelanjutan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah masalah potensial yang dihadapi oleh Kota Semarang di masa depan adalah ketiga hal tersebut, yakni air (minum), energi, dan pangan. Masalah ini menjadi rumit karena hampir tidak mungkin Kota Semarang mampu memenuhi kebutuhan tersebut dari sumberdaya yang berada di dalam batas yurisdiksinya. Dengan kata lain, Kota Semarang akan tergantung kepada tempat lain untuk bisa bertahan (survive). Karena itu, mau atau tidak, mampu atau tidak, kebutuhan untuk bekerjasama itu adalah sebuah keharusan bagi kota ini untuk tetap bisa menjaga agar sistem kotanya berjalan secara optimal.

Kondisi terkini dalam tataran praktis bisa saja menciptakan skeptisme karena struktur formal tata pemerintahan yang ada kurang membuka ruang untuk kerjasama seperti itu. Sejarah mencatat bahwa kerjasama Kedungsepur, misalnya, berhenti pada tingkat formal tanpa ada tindak lanjut pada koordinasi kebijakan. Bahkan pernah terjadi sedikit konflik antar-pemerintahan yang dipicu oleh kewenangan yang dianggap bersifat mutlak. Sebuah paradoks ketika pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar pemerintahan, bahkan dengan lembaga internasional, tetapi gagal dalam membangun koordinasi dengan tetangganya.

Untuk mengimplementasikan konsep UN dalam tataran praktek, Kota Semarang, terutama pemerintah daerah, perlu membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah yang berbatasan. Tidak dalam bentuk forum, tetapi dilembagakan dalam proses perumusan kebijakan. Ini membutuhkan political will dan leadership yang kuat untuk bisa menjalankannya

Leave a Reply